Papua, di bagian timur Indonesia, adalah provinsi paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) skema, pemerintah propinsi telah diklaim. Hal ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar hutan, yang memiliki kapasitas untuk menyimpan 400 ton karbon per hektar, serta tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, para pejabat menambahkan. Namun, pemerintah propinsi masih harus menunggu persetujuan dari Jakarta dalam bentuk kebijakan yang mendukung dan peraturan tingkat nasional sebelum pelaksanaan proyek REDD.
Kepala Badan Papua Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDALH), Noak Kapisa, mengatakan hari Jumat bahwa provinsi, bersama dengan provinsi tetangga Papua Barat, sedang menunggu otorisasi pemerintah pusat dan peraturan yang rinci mekanisme REDD. "Tentu saja, kami ingin kebijakan yang jelas dan peraturan kegiatan REDD dan insentif," Noak kepada The Jakarta Post pada empat hari Keanekaragaman Hayati Internasional Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Jayapura. Noak menjelaskan administrasi Papua adalah mengusulkan bahwa lebih banyak insentif dari kegiatan REDD akan dialokasikan untuk masyarakat setempat.
"Kesepakatan awal adalah bahwa para pembuat kebijakan di pusat * administrasi * akan memperoleh insentif persentase lebih tinggi daripada orang-orang di tingkat provinsi. Tapi kami sangat mendesak pemerintah untuk memberikan insentif tambahan kepada masyarakat lokal - orang-orang yang secara langsung terlibat dalam kegiatan REDD, "tambahnya. Dia mengatakan, inisiatif yang diambil oleh pemerintah Papua untuk melestarikan lingkungan dan budaya yang berakar dalam otonomi khusus Papua hukum dan peraturan daerah khusus .. "Undang-undang otonomi khusus memberi hak masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka, sedangkan peraturan khusus sepenuhnya mendukung penggunaan masyarakat lokal serta pengelolaan hutan. Karena mereka tinggal di dalam atau dekat hutan," tambah Noak, yang juga ketua keanekaragaman hayati dari panitia konferensi.
Papua adalah ditutupi oleh hamparan terbesar utuh hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Hutan meliputi lebih dari 42 juta hektar, atau 24 persen dari total Indonesia kawasan hutan yang tersisa. Sejumlah 85 persen dari hutan Papua diklasifikasikan sebagai hutan utuh, terdiri dari campuran antara Asia dan Australia yang unik spesies tanaman. Hampir 60 persen dari populasi mamalia di Papua adalah endemik pulau, seperti lebih dari 40 persen burung Papua. Lebih dari 47 persen hutan Papua diklasifikasikan sebagai hutan hujan dataran rendah, yang membuat rumah untuk provinsi terbesar tracts sisa hutan dataran rendah di Indonesia. Sejumlah 57 persen dari hutan produksi Papua, yang mencakup lebih dari 9,2 juta hektar, telah dialokasikan sampai 38 skala besar konsesi hutan (HPH) pemegang. Banyak dari konsesi kayu ini telah menjadi tidak aktif dalam beberapa tahun belakangan dan akibatnya produksi kayu telah menurun.
Papua Noak mengatakan pemerintah akan meninjau semua HPH dan mencabut izin HPH yang tidak aktif. "Kami berharap bahwa Papua akan memberikan buku contoh bagi negara mana pun berencana untuk menerapkan skema REDD," katanya, menekankan kebutuhan masyarakat lokal untuk pelatihan untuk mendukung pelaksanaan skema.
Sejalan dengan ide Noak, beberapa orang Papua yang berpartisipasi dalam konferensi mengatakan bahwa berbasis di Jakarta dan pemerintah pusat harus memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk mengembangkan diri dalam rangka membangun Papua yang lebih baik. "Pendukung Papua dalam mengembangkan diri adalah langkah yang tepat. Memberikan Papua tanggung jawab untuk belajar dan mengambil alih kepemilikan inisiatif mereka sendiri berarti kita dapat menghancurkan persepsi bahwa Papua tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam hal pembangunan," Papua Wakil Ketua Dewan Legislatif Frans Wospakrik berkata.
Source : Jayapura, Papua | Sabtu, 11/14/2009 / Jakarta Post
Kepala Badan Papua Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDALH), Noak Kapisa, mengatakan hari Jumat bahwa provinsi, bersama dengan provinsi tetangga Papua Barat, sedang menunggu otorisasi pemerintah pusat dan peraturan yang rinci mekanisme REDD. "Tentu saja, kami ingin kebijakan yang jelas dan peraturan kegiatan REDD dan insentif," Noak kepada The Jakarta Post pada empat hari Keanekaragaman Hayati Internasional Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Jayapura. Noak menjelaskan administrasi Papua adalah mengusulkan bahwa lebih banyak insentif dari kegiatan REDD akan dialokasikan untuk masyarakat setempat.
"Kesepakatan awal adalah bahwa para pembuat kebijakan di pusat * administrasi * akan memperoleh insentif persentase lebih tinggi daripada orang-orang di tingkat provinsi. Tapi kami sangat mendesak pemerintah untuk memberikan insentif tambahan kepada masyarakat lokal - orang-orang yang secara langsung terlibat dalam kegiatan REDD, "tambahnya. Dia mengatakan, inisiatif yang diambil oleh pemerintah Papua untuk melestarikan lingkungan dan budaya yang berakar dalam otonomi khusus Papua hukum dan peraturan daerah khusus .. "Undang-undang otonomi khusus memberi hak masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka, sedangkan peraturan khusus sepenuhnya mendukung penggunaan masyarakat lokal serta pengelolaan hutan. Karena mereka tinggal di dalam atau dekat hutan," tambah Noak, yang juga ketua keanekaragaman hayati dari panitia konferensi.
Papua adalah ditutupi oleh hamparan terbesar utuh hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Hutan meliputi lebih dari 42 juta hektar, atau 24 persen dari total Indonesia kawasan hutan yang tersisa. Sejumlah 85 persen dari hutan Papua diklasifikasikan sebagai hutan utuh, terdiri dari campuran antara Asia dan Australia yang unik spesies tanaman. Hampir 60 persen dari populasi mamalia di Papua adalah endemik pulau, seperti lebih dari 40 persen burung Papua. Lebih dari 47 persen hutan Papua diklasifikasikan sebagai hutan hujan dataran rendah, yang membuat rumah untuk provinsi terbesar tracts sisa hutan dataran rendah di Indonesia. Sejumlah 57 persen dari hutan produksi Papua, yang mencakup lebih dari 9,2 juta hektar, telah dialokasikan sampai 38 skala besar konsesi hutan (HPH) pemegang. Banyak dari konsesi kayu ini telah menjadi tidak aktif dalam beberapa tahun belakangan dan akibatnya produksi kayu telah menurun.
Papua Noak mengatakan pemerintah akan meninjau semua HPH dan mencabut izin HPH yang tidak aktif. "Kami berharap bahwa Papua akan memberikan buku contoh bagi negara mana pun berencana untuk menerapkan skema REDD," katanya, menekankan kebutuhan masyarakat lokal untuk pelatihan untuk mendukung pelaksanaan skema.
Sejalan dengan ide Noak, beberapa orang Papua yang berpartisipasi dalam konferensi mengatakan bahwa berbasis di Jakarta dan pemerintah pusat harus memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk mengembangkan diri dalam rangka membangun Papua yang lebih baik. "Pendukung Papua dalam mengembangkan diri adalah langkah yang tepat. Memberikan Papua tanggung jawab untuk belajar dan mengambil alih kepemilikan inisiatif mereka sendiri berarti kita dapat menghancurkan persepsi bahwa Papua tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam hal pembangunan," Papua Wakil Ketua Dewan Legislatif Frans Wospakrik berkata.
Source : Jayapura, Papua | Sabtu, 11/14/2009 / Jakarta Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar